Daerah perbatasan sering menghadapi tantangan kompleks berupa kerawanan pangan dan tekanan ekologis akibat praktik pertanian subsisten yang dapat mengarah pada alih fungsi lahan hutan. Program ‘Hutan Pangan’ yang diinisiasi oleh TNI AD di sektor perbatasan Kalimantan dan Papua muncul sebagai inovasi solutif yang menjawab kedua masalah ini secara holistik. Program ini bukan hanya tentang produksi makanan, tetapi sebuah pendekatan wanatani kompleks (agroforestri) yang dirancang untuk menghasilkan ketahanan pangan dan melakukan konservasi lingkungan dalam satu lahan yang sama.
Inovasi Agroforestri sebagai Solusi Integratif
Solusi utama yang diterapkan adalah menciptakan ‘hutan pangan’ – suatu sistem yang meniru struktur dan fungsi hutan alam, namun dikelola untuk menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi. Pendekatan ini sangat aplikatif dan menghindari monokultur. Jenis tanaman yang dipilih adalah yang bernilai ekonomi tinggi dan sudah adaptif dengan kondisi lokal, seperti durian, tengkawang, kemiri, kopi, porang, serta berbagai jenis umbi-umbian. Prajurit TNI bersama masyarakat setempat secara aktif terlibat dalam seluruh tahapan, dari pembibitan, penanaman, hingga perawatan. Cara kerja ini membangun bukan hanya tutupan vegetasi, tetapi juga kapasitas dan keterlibatan masyarakat di wilayah perbatasan.
Dampak Multifaset dan Potensi Replikasi
Dampak yang dihasilkan oleh program ini bersifat multifaset dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan sosial, program meningkatkan ketahanan pangan komunitas serta menciptakan sumber pendapatan baru dari produk hutan non-kayu. Secara ekologis, ‘hutan pangan’ berfungsi sebagai penyangga atau buffer zone bagi ekosistem hutan primer sekaligus mendukung konservasi tanah, air, dan biodiversitas melalui struktur tanamannya yang kompleks. Keberadaan sistem ini juga secara strategis mengurangi motif atau tekanan bagi masyarakat untuk membuka hutan primer baru untuk kebutuhan subsisten, sehingga secara langsung berkontribusi pada upaya konservasi.
Model ‘Hutan Pangan’ ini memiliki potensi replikasi yang sangat besar. Ia dapat diadaptasi dan diterapkan di berbagai daerah penyangga hutan lain di Indonesia yang menghadapi dilema serupa antara kebutuhan pangan dan tekanan pada lingkungan. Untuk memastikan keberlanjutan program di masa depan, diperlukan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan hasil panen dan pemasaran produk. Integrasi program ini dengan skema Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menjadi langkah strategis berikutnya, memperkuat hak kelola masyarakat dan memberikan basis legal yang lebih kuat.
Program ini menunjukkan bahwa solusi untuk krisis lingkungan dan ketahanan pangan seringkali terletak pada pendekatan yang integratif dan berbasis ekosistem. Inovasi ‘Hutan Pangan’ di perbatasan memberikan contoh nyata bagaimana konservasi dan produksi pangan tidak harus berjalan secara terpisah atau bertentangan, tetapi dapat disinergikan untuk membangun sistem yang lebih resilien. Ini merupakan sebuah model aplikatif yang menginspirasi dan menawarkan jalan keluar konkret bagi banyak wilayah di Indonesia yang memerlukan solusi berkelanjutan untuk masa depan mereka.
