Selama bertahun-tahun, lahan gambut kritis di Riau menjadi salah satu sumber utama kebakaran hutan dan lahan yang memperparah krisis iklim. Degradasi gambut akibat drainase tidak terkendali dan praktik perladangan berpindah membuat fungsi hidrologi alaminya rusak, sehingga mudah kering dan terbakar. Di tengah tantangan ini, muncul sebuah kolaborasi unik yang memadukan pengetahuan lokal dengan pendekatan terstruktur: kerjasama antara TNI Angkatan Darat (TNI AD) dan masyarakat adat di Riau. Program rehabilitasi gambut ini berhasil memulihkan 200 hektar lahan dengan sistem agroforestri, sebuah inovasi yang tidak hanya memperbaiki ekosistem tetapi juga memberikan penghidupan berkelanjutan. Inisiatif ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi militer bersama masyarakat adat dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi krisis lingkungan dan ketahanan pangan.
Agroforestri: Mengembalikan Fungsi Gambut sekaligus Menghidupkan Ekonomi
Metode agroforestri yang diterapkan dalam program ini menanam tiga jenis tanaman utama: jelutung (Dyera polyphylla), sagu (Metroxylon sagu), dan kopi (Coffea spp.). Pemilihan ini didasarkan pada kesesuaian ekologis dengan lahan gambut basah serta nilai ekonominya. Jelutung menghasilkan lateks bernilai tinggi, sagu menjadi sumber karbohidrat lokal, dan kopi memberikan pendapatan jangka pendek-menengah. Kombinasi tanaman ini menciptakan sistem agroforestri yang mampu menahan air, memperbaiki struktur gambut, dan mencegah kekeringan. Data dari Badan Pengendalian Daerah Aliran Sungai (BPDAS) menunjukkan bahwa dalam satu tahun, muka air gambut di area rehabilitasi gambut naik hingga 40 sentimeter. Kenaikan ini secara langsung mengurangi risiko kebakaran, karena gambut tetap basah dan sulit terbakar. Dengan demikian, pendekatan ini menjawab dua masalah sekaligus: krisis lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Potensi Perluasan dan Replikasi Model Kolaborasi
Keberhasilan program ini mendorong rencana perluasan ke 500 hektar pada tahun 2027 dengan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Model kolaborasi militer bersama masyarakat adat ini dinilai efektif karena memadukan disiplin perencanaan dengan kearifan lokal. TNI AD memberikan struktur organisasi, logistik, dan pengamanan lahan, sementara masyarakat adat menyumbangkan pengetahuan tentang jenis tanaman lokal, siklus air, dan tata kelola lahan secara turun-temurun. Kunci keberhasilan lainnya adalah pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga pengelola langsung. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Model ini bisa direplikasi di provinsi lain yang memiliki lahan gambut kritis seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua, selama ada kemauan politik dan pendampingan teknis yang memadai.
Lebih dari sekadar program rehabilitasi, inisiatif ini mengajarkan bahwa mengatasi krisis lingkungan tidak harus bergantung pada teknologi mahal atau pendekatan top-down. Dengan memadukan kekuatan institusi negara dan kearifan lokal, rehabilitasi gambut melalui agroforestri mampu menciptakan dampak ekologis dan ekonomis yang nyata. Inovasi ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa, membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan.
