Kebakaran gambut di Riau masih menjadi ancaman tahunan yang merusak ekosistem dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar. Setiap musim kemarau, titik api muncul di lahan gambut yang kering, mengancam keanekaragaman hayati dan kesehatan masyarakat. Menghadapi krisis ini, TNI-Polri bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan program rehabilitasi gambut seluas 1.000 hektar pada November 2025. Langkah ini tidak hanya menjadi respons terhadap kebakaran, tetapi juga inovasi dalam restorasi lahan basah yang melibatkan masyarakat secara aktif.
Mengatasi Kebakaran Gambut dengan Pendekatan Terpadu
Program rehabilitasi ini mengusung pendekatan terpadu yang memadukan aspek teknis, sosial, dan ekonomi. TNI-Polri mengerahkan 1.500 personel yang bekerja bersama 3.000 warga setempat untuk membangun sekat kanal dan melakukan penanaman kembali menggunakan metode paludikultur, yaitu menanam tanaman rawa seperti sagu dan jelutung. Sekat kanal berfungsi membasahi kembali gambut yang kering dengan menahan air, sehingga muka air naik hingga 50 cm di area yang sudah tersekat. Hingga Desember 2025, sekitar 800 hektar gambut telah berhasil tersekat, menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu singkat.
Pendekatan ini tidak hanya mengatasi akar masalah kebakaran gambut yang disebabkan oleh drainase berlebihan, tetapi juga menawarkan solusi ekonomi berkelanjutan. Dengan menanam sagu dan jelutung, masyarakat mendapatkan sumber pangan dan bahan baku industri yang bernilai ekonomi. Kelompok tani gambut dibentuk sebagai penjaga kawasan, memastikan rehabilitasi berjalan berkelanjutan. Inovasi ini membuktikan bahwa rehabilitasi gambut yang melibatkan militer dan polisi sebagai penggerak utama dapat berjalan efektif bila ditunjang partisipasi warga.
Dampak Positif dan Rencana Replikasi
Dampak dari program ini sudah terlihat nyata. Kenaikan muka air gambut hingga 50 cm mampu menurunkan risiko kebakaran secara drastis. Selain itu, rehabilitasi gambut berpotensi menurunkan emisi karbon sebesar 200 ton CO2 per hektar per tahun, yang setara dengan pengurangan dampak perubahan iklim dalam skala besar. Dari sisi sosial, keterlibatan 3.000 warga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesadaran ekologis. Secara ekonomi, panen sagu dan jelutung di masa depan akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat.
Keberhasilan di Riau mendorong rencana replikasi program di provinsi lain yang juga memiliki lahan gambut luas, seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan dukungan TNI-Polri dan Kementerian LHK, model rehabilitasi ini dapat menjadi cetak biru restorasi gambut nasional. Namun, tantangan tetap ada, seperti pemeliharaan sekat kanal dan pencegahan pembukaan lahan baru. Solusi jangka panjang membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk pengawasan oleh kelompok tani gambut yang telah dibentuk.
Program rehabilitasi gambut di Riau mengajarkan bahwa kolaborasi antara militer, polisi, dan masyarakat sipil adalah kunci mengatasi krisis lingkungan. Inovasi paludikultur tidak hanya menyelamatkan ekosistem, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Ke depannya, replikasi di daerah lain harus mempertimbangkan kearifan lokal dan ketersediaan sumber daya. Dengan pendekatan yang tepat, lahan gambut yang dulu menjadi sumber bencana bisa berubah menjadi aset berkelanjutan bagi generasi mendatang.
